7 Hari Verifikasi QR Code Pertalite Harusnya Disederhanakan

Jakarta, CNN Indonesia —

Pakar Produsen Kendaraan Bersama Institut Keahlian Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu meminta kepada pemerintah menyederhanakan proses pendaftaran dan verifikasi penerima BBM Dukungan Pemerintah berbasis QR Code yang dikatakan Pertamina menghabiskan waktu sampai tujuh hari.

Hal ini berkenaan Bersama adanya Ide pembatasan penyaluran BBM, Pertalite maupun Biosolar, yang mulai 1 Oktober. QR Code kemungkinan Akansegera menjadi bukti bahwa pemiliknya berhak mengisi BBM Dukungan Pemerintah.

Penerapan QR Code Di SPBU dan proses pendaftaran yang makan waktu lama, dikatakan Yannes bisa menimbulkan gejolak, terutama Ke tahap awal implementasi Keputusan pembatasan.

“Proses pendaftaran dan verifikasi yang rumit atau memakan waktu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan frustrasi Untuk Kelompok, terutama mereka yang kurang familiar Bersama Keahlian atau Memiliki akses terbatas Di Duniamaya,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/8).

Menurut dia proses pendaftaran tak perlu dibikin ribet, seharusnya sederhana dan tersedia berbagai opsi. 

“Proses pendaftaran dan verifikasi harus disederhanakan semaksimal Mungkin Saja, Bersama menyediakan berbagai opsi pendaftaran (online dan offline) dan Dukungan teknis Untuk Kelompok yang membutuhkan,” ujar dia.

Sebelumnya Pertamina Patra Niaga kini Di menyosialisasikan Ke warga pendaftaran QR Code. Informasi terbarunya ternyata proses verifikasi ini butuh waktu lama yakni tujuh hari.

“Pendaftaran itu terbuka Di seluruh Indonesia Agar kami ajak daftar secepatnya Sebab verifikasi Untuk satu kendaraan itu kurang lebih tujuh hari,” kata Kepala Seksi Komunikasi Pertamina Patra Niaga Area Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Taufiq Kurniawan Di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (28/8).

QR Code ini didapat Bersama cara mendaftar Melewati situs

Setelahnya Itu warga diminta melengkapi sejumlah dokumen seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak Di dan Di), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak Di nomor polisi dan foto KIR Untuk kendaraan User KIR.

Selain soal QR Code makan waktu tujuh hari, Yannes juga Mendorong pemerintah memastikan infrastruktur Keahlian yang memadai Di setiap SPBU, termasuk jaringan Duniamaya stabil dan Alat pemindai QR code yang berfungsi baik.

Kendati diprediksi banyak penolakan dan membuat warga bingung soal pembatasan BBM Dukungan Pemerintah, Yannes tak menampik upaya ini merupakan langkah positif mencapai tujuan Net Zero Emission (NZE) Indonesia.

Sebelumnya, Pembantu Presiden Pembantu Presiden Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Akansegera menerapkan pembatasan BBM Dukungan Pemerintah mulai 1 Oktober mendatang.

“Memang ada Ide begitu (1 Oktober), Sebab begitu aturannya keluar, Permennya keluar, kan itu ada waktu sosialisasi,” ujar Bahlil Di Kompleks Wakil Rakyat RI Ke Selasa (27/8).

Payung hukum penerapan pembatasan BBM bersubsidi lewat peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden (Permen) ESDM, bukan revisi Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Migas.

(can/fea)