Larangan Jual Rokok Radius 200 Meter Ancam Usaha Pedagang Kecil

JAKARTA – Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) secara bersama-sama meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau Di radius 200 meter Didalam satuan Pembelajaran dan tempat bermain anak yang tertera Di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesejaganan.

Berdasarkan draft RPP Kesejaganan yang beredar luas Di ini disebutkan Di pasal 434 ayat 1 huruf e bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik Di radius 200 meter Didalam satuan Pembelajaran dan tempat bermain anak.

Ketua Umum APARSI Suhendro mengatakan aturan ini Akansegera menghambat Kemajuan ekonomi kerakyakatan. Padahal Pemerintah Di Merangsang berbagai inisiatif dan Langkah Untuk mendongkrak geliat ekonomi kerakyatan. Di Di Itu, aturan tersebut juga Akansegera mengancam mata pencaharian para pedagang kecil Di seluruh Indonesia.

“Merencanakan gentingnya status pengesahan RPP Kesejaganan yang segera disahkan Dari Kementerian Kesejaganan, maka kami telah menyurati Pemimpin Negara Jokowi Untuk meminta perlindungan Pada sektor penggerak ekonomi kerakyatan,” serunya ketika konferensi pers Sikap APARSI dan PPKSI Yang Terkait Didalam larangan penjualan 200 meter Di RPP Kesejaganan, Di Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Suhendro melanjutkan aturan larangan penjualan produk tembakau Di radius 200 meter tersebut mustahil Untuk Diterapkan. Hal ini mengingat banyaknya pasar yang berdekatan Didalam sekolah atau instansi Pembelajaran lainnya ditambah Didalam sebaran lokasi sekolah. Jika disahkan, aturan ini Akansegera menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil Di Indonesia.

“Kalau melihat Kemakmuran Di lapangan Di ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok Di pedagang grosir pasar Didalam pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI), Hamdan Maulana menyampaikan bahwa 60% total rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong Di Indonesia berasal Didalam perjualan rokok denga kisaran omzet harian sebesar Rp6-7 juta. Aturan ini juga Akansegera mendiskriminasi pedagang kecil yang telah Memiliki warung yang berdekatan Didalam satuan Pembelajaran maupun tempat bermain anak.

“Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang Didalam dulu sudah Memiliki warung Di Didekat sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut Akansegera anjlok. Untuk kami, aturan ini sangat diskriminatif,” imbuhnya.

Dari Sebab Itu, APARSI dan PPKSI meminta Pemimpin Negara Jokowi Untuk tidak menandatangani RPP Kesejaganan yang dapat Memberi dampak negatif Untuk jutaan pedagang kecil Di seluruh Indonesia. Apalagi, Junaidi melanjutkan, pihaknya bersama APARSI, yang merupakan pihak terdampak, belum dimintai pendapat Di perumusan aturan tersebut.

“Hingga kini, kami belum dilibatkan Di perumusan RPP Kesejaganan Dari Kementerian Kesejaganan. Padahal, kami adalah pihak yang dirugikan Didalam aturan tersebut. Akan Tetapi, Di ini kami Di Melakukanlangkah-Langkah Untuk menyampaikan aspirasi dan jalan Di yang kami usulkan Didalam mengadu kepada Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Sebagai informasi, APARSI menaungi 9 juta anggota para pedagang pasar rakyat Di seluruh Indonesia, termasuk toko kelontong dan sembako. Sedangkan, PPKSI Memiliki anggota sebanyak 800 ribu warung kecil yang tersebar Di seluruh Indonesia.