Kontribusi Retribusi Negara BUMN Hingga Bangsa Capai Rp1.374 Triliun Bersama 2020-2023

JAKARTA – Pembantu Kepala Negara Badan Usaha Milik Bangsa (BUMN) Erick Thohir mencatat kontribusi Retribusi Negara perusahaan pelat merah Pada fiskal Bangsa mencapai Rp1.374 triliun. Nilai tersebut dibukukan Pada 2020-2023.

Di sisi Penerimaan Bangsa Bukan Retribusi Negara (PNBP) dan kontribusi lainnya Pada tiga tahun berada Di posisi Rp356 triliun. Sambil, dividen Sebelumnya audit (unaudited) yang disetor perseroan Hingga Bangsa sebesar Rp280 triliun. Nilai dividen merupakan akumulasi Bersama pembagian laba perusahaan sepanjang 2020-2024.

“Tidak hanya Bersama dividen, BUMN juga mampu Menyediakan kontribusi kepada Bangsa Bersama sektor fiskal. Pada 2020-2023, BUMN telah Menyediakan kontribusi kepada Bangsa Bersama penerimaan Retribusi Negara sebesar Rp1.374 triliun dan PNBP lainnya senilai Rp 356 triliun kepada Bangsa,” ujar Erick Melewati akun Instagramnya, Kamis (11/7/2024).

Baca Juga: Erick Thohir Malam-malam Hingga Wakil Rakyat, Minta BUMN Diguyur PMN Rp44 T

“BUMN bisa Menyediakan dividen Sebelumnya audit atau unaudited sebesar Rp 280 triliun kepada Bangsa,” paparnya.

Meski BUMN mampu Menyediakan kontribusinya Bersama nilai yang fantastik, perseroan juga kembali disuntik dana segar Melewati skema Penyertaan Modal Bangsa (PMN). Tercatat, Pada 2020-2024, PMN yang diterima perusahaan mencapai Rp218 triliun.

“Ini artinya, PMN yang Sebelumnya dibiayai Bersama utang yang diterbitkan Bangsa, bisa dibiayai Bersama dividen BUMN,” beber dia.

Sebagaimana diketahui, PMN tahun Dana 2025 Sebagai 16 BUMN sudah disetujui Komisi VI Wakil Rakyat RI. Nilainya sebesar Rp44,2 triliun. Persetujuan tertuang Di kesimpulan Diskusi kerja (raker) Di Kementerian BUMN dan Komisi VI Wakil Rakyat.

Wakil Ketua Komisi VI Wakil Rakyat, Muhammad Sarmuji menyebut, persetujuan itu Sesudah Komisi Merasakan penjelasan atas usulan PMN 2025.

“Komisi VI Wakil Rakyat RI Merasakan penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Bangsa tahun Dana 2025 Bersama Kementerian BUMN,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI Wakil Rakyat RI Muhammad Sarmuji Pada membacakan kesimpulan raker, Rabu (10/7) malam.

(nng)