Menilik Urgensi Reformasi Dukungan Pemerintah BBM, Jangan Lupakan 2 Hal Ini

JAKARTA – Aturan pembatasan Dukungan Pemerintah BBM (bahan bakar Migas)yang Terbaru diumumkan Dari Pembantu Pemimpin Negara Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan perlu dilihat Untuk perspektif yang lebih luas Bagi mengukur dampaknya secara menyeluruh Bagi Kelompok. Hal ini menjadi kesimpulan Kegiatan diskusi “Ruang Di” yang dilaksanakan Dari Think Policy, Ke 9-10 Juli 2024.

Salah satu pembicara yang hadir Untuk Kegiatan yang bertujuan Berbicara potensi dampak pembatasan BBM yakni Mantan Pembantu Pemimpin Negara Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy, Mari Elka Pangestu menyampaikan, bahwa reformasi Dukungan Pemerintah BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami Untuk konteks yang lebih luas.

“Topik ini bukan hanya tentang Kesejajaran dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil Kesejajaran Berencana berdampak Ke produktivitas dan Kemajuan ekonomi. Bagi Memiliki Dukungan Pemerintah yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian Dukungan Pemerintah. Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana Dukungan Pemerintah disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline Ke zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar Di Ke balik Ide Aturan pembatasan BBM Untuk kata sambutannya

“Filosofi Dukungan Pemerintah seharusnya menambah daya beli Bagi yang rentan, Akan Tetapi ada pola Ke mana Dukungan Pemerintah lebih besar dinikmati Dari mereka yang Memiliki daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah Dukungan Pemerintah BBM Ke mana Pemakai kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada Pemakai roda dua per kendaraan,” ungkap Rachmat Kaimuddin.

“Kita harus melihat bagaimana Dukungan Pemerintah BBM bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli Kelompok. Caranya adalah Didalam realokasi Dukungan Pemerintah BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil. Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan Bagi memperbaiki Mutu udara, Mendorong transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan Didalam bijak tapi juga segera,” bebernya.

Sorotan utama Untuk diskusi ini mencakup