Hukuman Politik Barat Bikin Puluhan Kapal Tanker Energi Menganggur

JAKARTA – Puluhan kapal tanker Energi yang Sebelumnya Itu mengirim Energi mentah Rusia Di ini tetap kosong dan menganggur Ke lepas pantai Rusia, China, dan Turki Setelahnya terkena Hukuman Politik Barat . Hal ini dilaporkan Bersama Bloomberg, Setelahnya mengutip data pelacakan.

Beberapa Di 53 kapal menjadi target Sebab melanggar batas harga G7 Di Perdagangan Keluar Negeri Energi Rusia, Sambil Itu yang lain ditunjuk Sebagai menjadi milik perusahaan tanker Bangsa Rusia, Sovcomflot. Sedangkan Hukuman Politik lainnya diberikan atas dugaan risiko lingkungan.

Di bulan Februari, AS menargetkan Sovcomflot dan lebih Di selusin kapal tanker yang berafiliasi Bersama perusahaan milik Bangsa. Baca Juga:Sukses Tikung Embargo Barat, Pendapatan Energi Rusia Melonjak

Menurut data yang dikutip, hampir semua operator Energi yang melanggar Hukuman Politik AS, Inggris, dan Uni Eropa Sebelum Oktober tidak dapat Membahas kargo apa pun Di Di Itu. Hanya tiga Di mereka yang dilaporkan tetap memuat kargo, dan Setelahnya Itu mematikan transponder Sebagai menyembunyikan Karya Lanjutnya.

Bloomberg mencatat, bahwa tarif pengiriman sempat Merasakan penurunan akibat Hukuman Politik, menjadi sinyal bahwa Hukuman Politik Barat sedikit banyak mengganggu pergerakan kapal. Akansegera tetapi gagal menaikkan biaya Rusia Sebagai kargo individu.

Seperti diketahui Barat telah menerapkan batas harga bersama yang dilanjutkan Bersama embargo Energi lintas laut Rusia Di upaya Sebagai memukul ekonomi Rusia. Ke Di Itu Hukuman Politik juga bertujuan meredam Energi mentah Rusia Masuk Ke pasar Dunia agar tidak memicu Fluktuasi Harga.

Langkah-langkah tersebut diberlakukan Sebelum Desember 2022, dan diikuti Di Februari 2023 Bersama pembatasan serupa Di Perdagangan Keluar Negeri produk Energi Rusia.

Moskow Merespons Bersama mengalihkan sebagian besar Perdagangan Keluar Negeri energinya Ke Asia, khususnya India dan China, Ke mana Energi mentah Rusia dapat dijual Ke atas batas harga Barat Sebab New Delhi dan Beijing telah memilih Sebagai tidak bergabung Bersama Hukuman Politik Pada salah satu produsen Energi terbesar Ke dunia.

(akr)