Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Pengamat: Blunder!

JAKARTA – Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut Bersama keputusan Muhammadiyah yang Mengungkapkan Berencana Merasakan tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

“Saya sebenarnya agak terkejut Bersama keputusan Muhammadiyah Merasakan (IUP). Lantaran Muhammadiyah biasanya Di ini kalau Membahas keputusan sangat rasional dan berdasarkan Di kajian-kajian,” jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).

Justru Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah Merasakan tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.

“Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Lantaran seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain Bersama Muhammadiyah,” imbuhnya.

Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah Memperoleh Pengalaman Hidup Di mengelola Usaha tambang. Sebab, domainnya itu adalah Belajar.

“Kalau mengelola Belajar, Puskesmas itu sudah menjadi domainnya. Tapi Sebagai tambang, itukan belum pernah sama sekali,” tegas Fahmy.

Fahmy pun menyoroti pernyataan Bersama Muhammadiyah yang fokus Pada dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, Di ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli Pada hal itu.

Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

“Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak Berencana melakaukan reklamasi Lantaran biayanya cukup besar. Justru biaya lebih Bersama keuntungan yang didapat,” ujarnya