Bangsa Harus Hadir Pikirkan Teknis Pembiayaan Pembelajaran Tinggi

JAKARTA – Anggota Komisi X Wakil Rakyat RI Di Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menilai pembahasan Yang Berhubungan Didalam keluhan melonjaknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) harus berpijak Ke ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Ia mengingatkan keberadaan Sila Hingga-5.

“Tentunya kita harus berpijak Ke ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Hingga sila kelima jelas Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia. Ini harus menjadi pijakan utama ketika kita Merundingkan masalah UKT ini,” tegas Fahmy Di keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (26/5/2024).

Selain Pancasila, Fahmy menilai amanat konstitusi juga bisa dijadikan pijakan Di menentukan biaya UKT. Di amanat konstitusi, kata Fahmy, jelas sekali tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Lalu kita masuk Ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu Undang-Undang tentang Pembelajaran Tinggi. Ke undang-undang tersebut Hingga pasal menimbang, itu jelas disebutkan Di Nilai B bahwa sesungguhnya perguruan tinggi atau Pembelajaran tinggi itu adalah lembaga strategis Di upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Kendati demikian, Fahmy mengatakan, tidak bisa tidak semuanya harus menjadikan Pembelajaran tinggi suatu hal yang sangat krusial dan penting bila bangsa ingin maju, beradab, dan cerdas. Menurutnya, Pembelajaran wajib 12 tahun belum mampu mencerdaskan rakyat.

“Kalau kita hanya berpijak Ke Pembelajaran dasar dan menengah, hanya kewajiban belajar 12 tahun, belum mampu menjadikan bangsa kita cerdas. Lulusan SMP dan SMA ini masih belum bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Bangsa kita Hingga mata dunia,” ujarnya.

Didalam Langkah Tersebut, kata Fahmy, pemerintah dan semua pihak harus benar-benar Memberi perhatian yang serius Pada Potensi dan kesempatan Untuk semua anak bangsa Sebagai mengenyam Pembelajaran tinggi.

“Kalau semua sudah clear, maka semua hal yang Yang Berhubungan Didalam Didalam masalah pembiayaan Ke perguruan tinggi, itu garda terdepannya harus Bangsa. Bangsa itu harus mampu memikirkan teknis pembiayaan. Pemerintah tidak boleh berlepas tangan dan tidak boleh menyerahkan semua pembiayaan Ke perguruan tinggi,” pungkasnya.