Hindari Data Ganda, Korlantas Polri Ingin Pakai NIK Dari Sebab Itu Nomor SIM

—

Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) mewacanakan satu data (single data) Bersama mengganti nomor Surat Izin Mengemudi (SIM) Bersama Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dirregidens Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan wacana ini merupakan bentuk penertiban data pribadi warga Indonesia, terutama pembuatan SIM agar tidak ganda.

“Wacananya tahun Didepan, Insya Allah. Sebagai kemudahan saja Di hal data seseorang,” kata Yusri dikutip Ditengah, Jumat (25/5).

Menurutnya, sistem NIK sudah bagus. Sebab, setiap warga Bangsa hanya Memiliki satu NIK, Justru bayi yang Terbaru lahir sudah langsung Merasakan NIK.

Nah, ia ingin agar data SIM seperti NIK. Nantinya data pribadi menjadi tunggal, satu nomor menjadi satu data, yakni KTP, SIM dan BPJS, serta kartu KIS.

“Dari Sebab Itu, intinya bahwa kami buat single data. Paling bagus kalau NIK KTP, SIM, misalnya BPJS, kartu KIS. Semua pakai NIK. Kan nomor NIK ini satu orang cuma satu Hingga Indonesia,” jelasnya.

Yusri menjabarkan Bersama nomor SIM Pada ini, satu pemegang SIM Hingga Jakarta bisa membuat SIM yang sama Hingga Area berbeda. Pasalnya, SIM hanya menggunakan nomor urut.

“Dari Sebab Itu bisa nama Rahmat sudah punya SIM A10, datang Hingga Palembang bikin SIM A juga. Bisa aja, Lantaran cuma nomor urut saja, kan nama tersebut ada banyak,” ujarnya.

Ia menyebut jika SIM berganti menjadi NIK yang sudah tunggal satu data, maka kejadian data ganda seperti Hingga atas tidak Berencana terjadi.

Yusri menambahkan wacana nomor SIM menjadi NIK ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi duplikasi kepemilikan SIM.

“Bersama NIK tadi, petugas Berencana tau ternyata yang namanya Rahmat sudah punya SIM A Hingga Jakarta, enggak bisa lagi bikin Hingga Area berbeda,” kata Yusri.

Sebelumnya, integrasi data pribadi ini sudah pula dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yang Terkait Bersama data wajib Ppn.

Direktorat Jenderal Ppn (DJP) Kemenkeu menerapkan implementasi NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Ppn (NPWP), yang integrasinya ditargetkan selesai Ke 1 Juli 2024.

Keputusan ini tertuang Di Peraturan Pembantu Ri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Ppn Badan, dan Wajib Ppn Instansi Pemerintah.

“Kesempatan ini diberikan kepada seluruh stakeholder Sebagai menyiapkan sistem Langkah terdampak sekaligus upaya pengujian dan habituasi sistem yang Terbaru Untuk Wajib Ppn,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Kelompok DJP Dwi Astuti Di keterangan tertulis, Selasa (12/12).

Dari Sebab Itu, maka NPWP format Pada ini yang terdiri Bersama 15 digit masih berlaku sampai 30 Juni. Sedangkan, mulai 1 Juli 2024 Berencana menggunakan format Terbaru yakni 16 digit.