Dampak Pemanasan Global menjadi salah satu kengerian dunia Ke masa mendatang. FOTO/iStock
Kepala Pusat Aturan Pembiayaan Pemanasan Global dan Multilateral Badan Aturan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bobby Wahyu Hernawan menyebut pengeluaran belanja Protes Pemanasan Global telah dilakukan Dari 2016 lalu. Dia mengungkapkan bahwa angka rata-rata Rp 81 triliun yang dianggarkan setara Bersama 3,5% Di Biaya Pendapatan dan Belanja Bangsa (APBN).
“Kumulatif realisasi belanja Protes Pemanasan Global pemerintah pusat Dari 2016 hingga 2022 mencapai Rp569 triliun. Pengeluaran belanja Protes Pemanasan Global rata-rata Rp 81 triliun atau 3,5% Di APBN,” ujar Bobby dalammedia gathering yang digelar Ke Bogor, Rabu (29/5/2024).
“Adapun komposisi Di total Biaya, sebanyak 58,5% atau Rp 332 triliun Sebagai langkah mitigasi, 37,6% atau Rp 214 triliun Sebagai adaptasi, dan 3,9% atau Rp 22,4 triliun Sebagai Co-Benefit,” tambahnya.
Lebih Jelas, ia mengatakan bahwa kebutuhan pendanaan Protes mitigasi berdasarkan BUR-3 Sebagai tahun 2018 – 2030 sendiri adalah sebesar Rp 4.002,44 triliun atau rata-rata Rp 307,88 triliun pertahun. Sambil, total pendanaan mitigasi Di APBN (Protes mitigasi & co-benefit) Sebagai tahun 2018-2022 sebesar Rp 217,83 triliun atau rata-rata Rp 43,57 triliun pertahun.
Bersama Cara Itu Bobby menyampaikan bahwa APBN Hingga Pada Ini Terbaru dapat memenuhi Disekitar 14% Di kebutuhan pendanaan Protes mitigasi tiap tahunnya.
Bobby menyampaikan, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, Ke 2022 ada lima kementerian/lembaga (K/L) yang memegang Biaya Pemanasan Global terbesar. Posisi teratas Ke pegang Bersama Kementerian PUPR Bersama Biaya Rp 54,41 triliun.
Berikutnya ada Kementerian Perhubungan Rp 6,86 triliun, disusul Kementerian ESDM Rp 2,99 triliun, lalu Kementerian LHK sebesar Rp 2,31 triliun, dan Kementerian Agrikultur Bersama Biaya Rp 880 miliar.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia Ekonomi & Usaha News: Atasi Dampak Pemanasan Global, Pemerintah Sudah Habiskan Rp569 T
