Viral Mantan Menkes Siti Fadilah Sebut Pandemic Treaty WHO Berbahaya, Ini Faktanya

Jakarta –

Belum lama ini beredar beragam informasi soal WHO Pandemic Treaty, tidak sedikit yang menuding perjanjian persiapan penanganan Penyebara Nmassal itu malah Akansegera merugikan Negeri yang sepakat menandatanganinya. Misalnya, pernyataan Di mantan Pembantu Kepala Negara Keadaan Siti Fadilah Supari.

“Dari Sebab Itu kalau pemerintah kita menandatangani pandemic treaty artinya pemerintah tidak Akansegera berdaya melindungi rakyatnya, kita ditekan Dari WHO,” klaim Siti Di video yang diunggah Hingga media sosial, seperti dilihat detikcom Jumat (31/5/2024).

Wanita kelahiran Surakarta itu khawatir bila Indonesia menandatangani perjanjian Yang Berhubungan Bersama, kedaulatan suatu Negeri Akansegera berpindah Hingga Organisasi Keadaan Dunia (WHO), khususnya Di menangani Penyebara Nmassal Hingga masa mendatang.

Peneliti Internasional health security Dicky Budiman menepis tudingan tersebut. Menurutnya, Di proses pembahasan WHO Pandemic Treaty tidak ada satu kalimatpun yang membenarkan informasi demikian.

“Memang ramai teori konspirasi yang Mengungkapkan salah satunya terganggunya kedaulatan Negeri, Di artian Negeri menyerahkan kedaulatan Negeri kepada WHO, misalnya kekuasaan Untuk menetapkan lockdown. mandat Imunisasi Di Negeri-Negeri, tetapi faktanya itu fake, itu false, salah, tidak benar, tidak pernah ada diusulkan ataupun dituangkan termasuk Di agreement perjanjian ini,” tegas Dicky Di dihubungi Kamis (30/5).

“Perjanjian ini tidak dapat menyerahkan kedaulatan suatu Negeri Hingga WHO, itu prinsipnya, dan apa yang disampaikan sebetulnya Yang Berhubungan Bersama kedaulatan adalah sifatnya Lini Dibelakang perlindungan sampel Mikroba, tata cara serah terima intelektual property, itu yang masih menjadi diskusi Di ini,” sorotnya.

Dicky menjelaskan target penandatanganan perjanjian tersebut memang mundur Di wacana Sebelumnya Itu Mei 2024, menjadi Juni 2024. Sebab, banyak Negeri yang belum memutuskan menyepakati persetujuan Bersama alasan tertentu.

Misalnya Amerika Serikat hingga Eropa, hal yang Lalu masih disoroti adalah bagaimana nantinya Penyebara Nmassal didefinisikan, hingga proses Negeri mendeklarasikan suatu Penyebara Nmassal.

“Ini menjadi salah satu alasan ditunda Lantaran banyak yang belum tuntas, termasuk bagaimana nanti Lalu ada kejelasan mekanisme prosedur tata cara anggota WHO berkoordinasi bekerja sama Di situasi Penyebara Nmassal,” tandas dia.

Apa Untungnya WHO Pandemic Treaty?

Awal mula pembentukan WHO Pandemic Treaty sebetulnya berangkat Di pembelajaran Penyebara Nmassal COVID-19, Di banyak Negeri belum siap Berjuang Bersama Mikroba Mutakhir, yang Lalu menewaskan puluhan juta orang Hingga dunia. Kala itu, tidak sedikit Negeri berkembang kesulitan Menyambut stok Imunisasi dan akses Perawatan lain.

“Diawali Di kesepakatan atau pembicaraan pemimpin dunia Di Maret 2021 ketika Penyebara Nmassal begitu berdampak, bukan hanya satu atau dua Negeri, tapi secara Internasional termasuk merugikan miliaran dollar AS, dan juga secara jelas terlihat bagaimana urang perbedaan Situasi Negeri berkembang, Negeri miskin, Bersama Negeri maju,” jelas Dicky.

“Ketimpangan akses Imunisasi Di Negeri berkembang dan maju, 30-40 persen blm Menyambut Imunisasi akibat antrean ketidaksetaraan dan ketidakadilan itu, Hingga sisi lain bagaimana respons Negeri mendeteksi, kemampuan tes, dan keinginan political treatment yang berbeda, dan ini semua keputusan dunia tidak mau Berjuang Bersama itu lagi,” sambung dia.

WHO Pandemic Treaty diupayakan Untuk Merencanakan setiap Negeri siap Di Berjuang Bersama Penyebara Nmassal mendatang termasuk alat Keadaan dan bagaimana mendeteksi wabah yang Mungkin Saja menjadi Penyebara Nmassal Hingga masa Di.

“Lantaran Penyebara Nmassal itu pasti terjadi, dan itu tinggal menunggu waktu. Itulah sebabnya perlu ada suatu komitmen Internasional yang dituangkan Di bentuk perjanjian, yang Di hakikatnya atau impiannya ingin menjamin dunia tidak Akansegera porak poranda seperti masa COVID-19,” pungkas dia.