Indonesia Ikut WHO Dorong Pembentukan Pandemic Treaty, Apa Manfaatnya?

JAKARTA – Organisasi Kesejaganan Dunia (WHO) bersama 26 kepala Negeri, termasuk Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) berinisiatif Merangsang pembentukan Pandemic Treaty atau Pandemic Agreement.

Pandemic Treaty adalah instrumen internasional Mutakhir Bagi mengatasi persoalan kesiapsiagaan dan respons Wabah Internasional, pascadunia sempat terpuruk akibat Wabah Internasional COVID-19.

Menurut Juru Bicara Kementerian Kesejaganan (Kemenkes), dr. M Syahril, Pandemic Treaty diharapkan dapat Merangsang Negeri berkembang, termasuk Indonesia Bagi Merasakan akses Di Proteksi, Terapi dan alat diagnostik (VTD) yang setara Di Negeri maju.

“Proses Perundingan sudah berlangsung Sebelum Desember 2021, tetapi Lantaran belum mencapai kesepakatan, sidang World Health Assembly Hingga-77 memutuskan Bagi memperpanjang Perundingan hingga sidang WHA berikutnya,” kata dr. Syahril Untuk siaran pers Kemenkes RI, Sabtu (1/6/2024).

Untuk proses Perundingan, Indonesia berpartisipasi secara aktif Untuk perundingan Pandemic Treaty Ke Intergovernmental Negotiating Body (INB).

Secara spesifik, ada empat Skor yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia Untuk komponen Pandemic Treaty. Empat Skor ini Yang Berhubungan Di Di kesenjangan Di Negeri maju dan berkembang. Lantas, apa saja keempat Skor tersebut?

1. Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS)
Mengenai PABS, yang Menunjukkan kesiapsiagaan dan respons Di Wabah Internasional, Pemerintah Indonesia Merangsang agar setiap data sharing, khususnya yang melibatkan patogen dan informasi sekuens genetik (genetic sequence information), disertai pembagian manfaat (benefit-sharing) yang setimpal.

Ke Samping Itu, pemerintah juga Merangsang adanya upaya Bagi memastikan adanya pengaturan internasional mengenai standar data dan interoperabilitas, Ke mana Indonesia telah menginisiasi Material Peralihan Agreement (MTA) Bagi spesimen Patogen avian influenza (flu burung).

2. Instrumen One Health
Lanjutnya, Pemerintah Indonesia Merangsang pembentukan instrumen One Health Bagi mengatur Kesejaganan manusia, hewan, dan lingkungan secara komprehensif yang dapat dilaksanakan Negeri berkembang Di Dukungan Negeri maju.