Kata BPJS-Kemenkes soal Kemungkinan Iuran Naik Pasca Wacana KRIS Di 2025

Jakarta –

Wakil Pembantu Pemimpin Negara Keadaan Dante Saksono Harbuwono menyebut iuran kelas rawat inap standar (KRIS), perbaikan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Keadaan masih Di pembahasan. Adapun sejumlah kementerian yang kini Ditengah Menilai kemungkinan perubahan iuran termasuk Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS, hingga Kementerian Keadaan.

Pihaknya mengklaim iuran yang Berencana diberikan dibuat semaksimal Mungkin Saja Bagi tidak membebani rakyat.
“Nanti kita Menerbitkan iuran berapa yang paling pas, yang bisa diterima Kelompok, tidak memberatkan Kelompok, dan masukan Di anggota dewan sekalian Berencana kami Karena Itu masukan evaluasi KRIS, ini apakah Berencana diteruskan, evaluasi dahulu, ditetapkan atau ditunda Sambil,” beber dia Di Pertemuan kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jumat (6/6/62024).

Di sisi lain, Wamenkes juga menjawab kekhawatiran Berencana berkurangnya tempat tidur Di pembatasan tempat tidur Di satu ruangan Untuk kenyamanan pasien, menjadi maksimal 4 TT. Sejumlah pihak termasuk beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat khawatir pembatasan tersebut Berencana mengurai antrean Di Fasilitas Medis lebih panjang, dan menghambat banyak pasien Bagi berobat Agar terpaksa beralih Di Fasilitas Medis yang tidak bekerja sama Di BPJS.

Menurutnya, hal itu tidak Berencana terjadi lantaran kekurangan tempat tidur (TT) imbas penerapan KRIS hanya berkisar 9,1 persen Di keseluruhan bed yang disediakan Bagi BPJS.

Terlebih, masing-masing bed occupancy rate (Alat) berada Di kisaran 50 sampai 60 persen.

“Kami mencatat 253.124 tempat tidur, dan apabila KRIS diterapkan Berencana potensi kehilangan TT adalah menjadi 23.227 tt, ini identik Di 9,1 persen Di seuruh TT yang Di Di Perawatan Medis BPJS,” sorot dia.

“Kehilangan TT ini tidak serta merta Mengurangi ekuitas Kelompok Bagi bisa masuk rs, Lantaran apa? Lantaran tidak semua RS punya Alat yang sama, secara keseluruhan Alat Di RS-RS yang kami 50-60 persen, Karena Itu justru Di menerapkan, Mengurangi TT ini,BORnya Berencana Meresahkan, itu mengenai ekuitas,”klaimnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Keadaan Prof Ghufron Ali Mukti menyebut belum ada perubahan regulasi iuran BPJS Keadaan hingga Di ini. Meski begitu, dirinya menyebut Di Didepan Berencana ada evaluasi yang mengikuti perbaikan Di kelas 1, 2, dan 3 BPJS Keadaan Di KRIS mulai berlaku.

“Karena Itu mengenai besaran iuran Lantaran Perpres 59 ini perbaikan Karena Itu bukan penggantian, tetapi perbaikan Di Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Keadaan, itu disebutkan Di situ besaran iuran Bagi peserta PBPU dan peserta bukan pekerja manfaat pelayanan Di ruang kelas III,” terang dia Di Pertemuan Di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kamis (6/6/2024).

Khusus Bagi skema iuran lima persen Di pendapatan Bagi sektor formal Di depannya tak ada wacana perubahan. Diketahui Di sektor formal seperti PPU dilihat Di income atau pendapatan sebesar 5 persen Di batas UMP. Adapun 5 persen tersebut ditanggung Di pemberi kerja sebesar 4 persen dan 1 persen Di pekerja.