Basuki Blak-blakan Soal Investor Susah Masuk IKN, HGB Tak Laku Diagunkan Hingga Bank

JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyebutkan Pada ini masalah investor susah masuk Hingga IKN Lantaran HGB (Hak Guna Bangunan) Di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang diberikan kepada investor tidak laku diagunkan Hingga bank.

Pemberian HGB Di atas HPL ini yang menurut Pembantu Kepala Negara Basuki kurang Memikat Untuk investor, Kendati Di regulasi Undang-Undang IKN investor Berencana diberikan HGB Di atas HPL secara berjangka waktu Pada 160 tahun lamanya.

“Lantaran status tanahnya HGB Di atas HPL, nah ini yang tidak Memikat (Untuk investor),” ujar Pembantu Kepala Negara Basuki Pada ditemui Di kantornya, Jumat (7/6/2024).

Pembantu Kepala Negara Basuki mengatakan, Hingga Di pihaknya Berencana merubah mekanisme kepemilikan lahan Di IKN. Investor Berencana diberikan HGB murni, sama halnya izin-izin bangunan yang ada Di kota-kota besar. HGB murni Disorot Basuki lebih bankable atau mudah diagunkan Hingga lembaga keuangan.

“Untuk investor (Berencana diberikan) HGB murni, tapi bukan Di atas HPL, kalau Di atas HPL dia pasti nilainya jika Di Bank -kan Berencana jauh lebih kecil atau Bisa Jadi tidak bankable, itu yang tidak Memikat,” kata Basuki.

Pembantu Kepala Negara Basuki menjelaskan, skema penguasaan lahan Di IKN Didalam Badan Usaha itu Pada ini Di Diluncurkan Lebihcepat Didalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mengingat ketersediaan dan kejelasan status lahan menjadi hal fundamental Untuk badan usaha Sebelumnya menanamkan modalnya Hingga proyek Kota Besar Mutakhir tersebut.

Termasuk, soal transaksi pertanahan yang Sebelumnya Itu dibekukan Didalam Kementerian ATR/BPN Berencana dibuka kembali Untuk mengakomodir kebutuhan Kelompok yang hendak membeli lahan Di IKN nantinya. Yang Berhubungan Didalam harganya, Pemerintah juga Di mendiskusikannya.

“Kalau Untuk pribadi misalnya bapak mau beli, ibu mau beli nanti, Berencana ada Di Di Undang-Undang atau PP-nya, sudah ada Untuk kepemilikan,” tutup Pembantu Kepala Negara Basuki.