Kata Dinkes DKI Soal Denda Rp 50 Juta Jika Ditemukan Jentik Nyamuk Hingga Rumah

Jakarta –

Kenaikan Peristiwa Pidana Hukum demam berdarah dengue (DBD) Di beberapa waktu terakhir Di menjadi sorotan, hal itu juga dialami Didalam Provinsi DKI Jakarta. Belum lama ini ramai Hingga sejumlah grup Whatsapp lingkungan beredar sebuah imbauan Ke Komunitas Untuk menjaga kebersihan Rumah Didalam ancaman denda Rp 50 juta apabila ditemukan jentik nyamuk Hingga tempat tinggal.

Sebenarnya apakah aturan tersebut memang benar-benar ada? Kepala Bidang Pra-Penanganan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Keadaan Provinsi DKI Jakarta, dr Dwi Oktavia menjelaskan bahwa aturan tersebut memang tercantum Di Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Pasal 21 ayat (1).

“Iya masih berlaku Perda No 6 tahun 2007. Perda ini bertujuan Untuk Mendorong perilaku mencegah demam berdarah. Lantaran Hingga tahun tersebut kita pernah Merasakan Peristiwa Pidana Hukum demam berdarah yang sangat tinggi,” kata dr Dwi ketika dikonfirmasi detikcom.

Aturan tersebut menyebut Untuk siapapun yang tempat tinggalnya ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, maka mereka dapat dikenakan Hukuman Politik denda paling banyak Rp 50 juta atau kurungan paling lama dua bulan.

Akan Tetapi, dr Dwi mengingatkan bahwa penerapan aturan tersebut dilakukan secara bertingkat. Penerapan aturan dimulai Di teguran tertulis, teguran berupa pemasangan stiker Hingga Rumah, lalu Mutakhir dilanjutkan Didalam hukuman denda.

“Penerapan hukuman denda Sampai Sekarang belum kita terapkan,” kata dr Dwi.

“Untuk pelaksanaannya Hingga era sekarang lebih banyak melaksanakan bentuk teguran langsung dan Hingga beberapa Area melakukan pemasangan stiker Untuk Rumah atau bangunan yang ditemukan jentik,” sambungnya.

Selain pemberlakuan aturan tersebut, Dinkes DKI Jakarta juga terus Memperbaiki upaya Pra-Penanganan DBD Didalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan ini dilakukan secara rutin Hingga Area DKI Jakarta, khususnya Hingga tempat-tempat yang berisiko tinggi Merasakan kenaikan Peristiwa Pidana Hukum DBD.

“Samping Itu, juga Memperbaiki PSN menjadi 2 kali seminggu Pada Peristiwa Pidana Hukum tinggi. Pelaksanaan PSN juga tidak hanya Ke tempat pemukiman, tetapi juga Hingga sekolah, kantor, tempat umum, dan lain-lain,” tandasnya.