Beredar 7 Sosok Pengganti Menkeu Sri Mulyani, Pengamat Ungkap Kriteria Ideal

JAKARTA – Sejumlah nama dikaitkan Didalam jabatan Pejabat Tingginegara Keuangan (Menkeu) Terbaru Di beberapa waktu terakhir, Sesudah Sri Mulyani Memberi sinyal tidak Berencana lagi menjabat sebagai Bendahara Bangsa Ke era pemerintahan Prabowo Subianto.

Nama-nama seperti Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, Royke Tumilaar, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar sering disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Menariknya, sebagian besar Didalam mereka Memperoleh latar Di yang kuat Ke sektor perbankan dan lembaga keuangan, khususnya sebagai alumni Bank Mandiri. Sebagai contoh, Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, dan Royke Tumilaar adalah nama-nama yang dikenal luas Ke kalangan banker.

Ke sisi lain, Chatib Basri yang dikenal sebagai akademisi dan teknokrat, juga Di menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Tbk. Kendati Memperoleh Pengalaman Hidup dan pengetahuan yang luas Ke bidang ekonomi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute, Kusfiardi menilai nama-nama ini Mungkin Saja lebih cocok Sebagai posisi yang berhubungan Didalam bank dan lembaga keuangan daripada Sebagai posisi Pejabat Tingginegara Keuangan.

Ke Di Itu ada juga Mahendra Siregar, yang Dari 2022 memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah birokrat sekaligus teknokrat yang Memperoleh kompetensi tinggi Ke sektor perbankan dan lembaga keuangan.

“Akan Tetapi kembali lagi, sosok seperti Mahendra Siregar Mungkin Saja lebih tepat Sebagai mengurus sektor ini dibandingkan mengisi posisi Pejabat Tingginegara Keuangan,” ungkap Kusfiardi Di keterangannya Ke Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Ke Di Itu, Perry Warjiyo, yang Di ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (Banksentral), juga disebut-sebut sebagai kandidat Pejabat Tingginegara Keuangan. Akan Tetapi terang Kusfiardi, peran Gubernur Banksentral yang fokus Di Aturan moneter Mungkin Saja tidak sepenuhnya sejalan Didalam Permintaan posisi Pejabat Tingginegara Keuangan yang lebih luas.

“Pemilihan Pejabat Tingginegara Keuangan adalah hak prerogatif Ri. Akan Tetapi, jika nama yang ditunjuk tidak Memperoleh kompetensi yang memadai, dampaknya bisa mempengaruhi kredibilitas Ri,” bebernya.

Diungkapkan juga olehnya, sebagai seorang Pejabat Tingginegara Keuangan dituntut Sebagai Memperoleh kemampuan mengintegrasikan instrumen fiskal guna mengatasi masalah fundamental Peningkatan Ekonomi. Ke Di Itu, mereka harus mampu membangun sinergi Ditengah Aturan fiskal dan moneter Sebagai Merangsang Kemajuan ekonomi berbasis produksi, termasuk menggerakkan lembaga keuangan sebagai perantara Sebagai menumbuhkan sektor ekonomi produktif.

“Maka Itu, Di menentukan Pejabat Tingginegara Keuangan, sangat penting Sebagai Mengkaji kompetensi dan kemampuan individu Di mengelola Aturan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan latar Di Ke sektor perbankan dan lembaga keuangan,” ungkapnya.