BPKN Desak Percepatan Sosialisasi Label Bahaya BPA Ke Galon Bermerek

Jakarta –

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Muhammad Mufti Mubarok, mendesak BPOM Untuk segera Memperbaiki sosialisasi masif Yang Berhubungan Di revisi Peraturan Label Ketahanan Pangan Olahan yang mewajibkan produsen air minum Untuk kemasan (AMDK) Untuk mencantumkan label peringatan bahaya Bisfenol A (BPA) Ke galon berbahan plastik polikarbonat. Sebab kesadaran Kelompok Di peraturan ini masih rendah.

“Aturan pelabelan BPA sangat membantu konsumen Untuk memilih produk yang lebih aman,” ujar Mufti, Untuk keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

BPKN telah lama memperingatkan tentang potensi bahaya BPA Untuk kemasan plastik polikarbonat, mulai Untuk kandungan kimianya, kontaminasi Di air, hingga dampak distribusi dan penyimpanan Di Ritel.

Tetapi, Mufti menyayangkan rendahnya kesadaran Kelompok Di regulasi ini. Salah satu alasannya Mungkin Saja Lantaran pelaku usaha belum sepenuhnya siap.

“Salah satu alasannya Mungkin Saja Lantaran pelaku usaha belum sepenuhnya siap. Proses produksi membutuhkan bahan baku Produk Impor, dan implementasi secepatnya bisa mengganggu operasi mereka. Maka Itu, BPOM Memberi tenggat waktu empat tahun,” jelas Mufti.

Kendati begitu, ia menekankan bahwa semua pihak, baik regulator maupun produsen, harus mulai Merencanakan implementasi peraturan ini. Ia juga menegaskan pentingnya BPOM Untuk segera melakukan sosialisasi dan Sosialisasi Politik secara masif, terutama kepada asosiasi air minum kemasan.

“BPOM harus melakukan Sosialisasi Politik besar-besaran,” ujar Mufti.

Di Samping Itu, ia menyoroti perlunya petunjuk teknis Untuk membantu produsen Untuk mengimplementasikan perubahan ini. Salah satunya Di segera melakukan sosialisasi dan Sosialisasi Politik secara masih, terutama Ke asosiasi air minum kemasan.

“Mengubah bahan kemasan tidak bisa cepat. Produsen harus menghitung ulang alternatif pengganti atau menyiapkan biaya Untuk mencetak label BPA Di kemasan,” tambahnya.

Mufti memahami bahwa mengubah bahan kemasan tidak bisa dilakukan Di cepat. Produsen harus menghitung ulang alternatif pengganti atau menyiapkan biaya Untuk mencetak label BPA Di kemasan.

Di banyaknya produsen AMDK, Mufti mengakui bahwa penerapan peraturan ini Berencana sulit tanpa sosialisasi yang efektif.

“Empat tahun adalah waktu yang cukup panjang, Tetapi harus ada satu brand terkenal yang memulai, agar diikuti Di perusahaan air minum lainnya. Harus ada satu contoh produk yang mematuhi peraturan ini, Supaya yang lain bisa ikut,” jelas Mufti.

Menurutnya, BPOM sebaiknya menunjuk brand besar Untuk memulai pelabelan ini.

“Jika tidak dimulai sekarang, peraturan ini tidak Berencana selesai. Sebentar lagi sudah 2025 dan empat tahun tidak Berencana terasa. Kami tidak peduli brand apa yang mau memulai. Kami hanya Berusaha menegakkan peraturan ini Untuk Kelompok,” tegasnya.

Mufti menegaskan bahwa BPKN siap membantu BPOM Untuk menyosialisasikan regulasi ini.

“Kami mendesak BPOM segera melakukan sosialisasi, Memberi petunjuk teknis kepada produsen, dan menyebarkan informasi penting ini kepada konsumen. Kami siap membantu BPOM Untuk sosialisasi ini. Kami Memperoleh LPKSM se-Indonesia dan komunitas Di kampus serta sekolah yang siap digerakkan Untuk Pembelajaran yang lebih terstruktur, sistemik, dan masif,” kata Mufti.

Ke 1 April 2024, BPOM mengesahkan penambahan dua pasal Ke Peraturan tentang Label Ketahanan Pangan Olahan. Pasar 48a menuliskan kewajiban pencantuman label cara penyimpanan air minum kemasan.

Sedangkan Pasal 61A mencantumkan kewajiban pencantuman label peringatan risiko BPA Ke semua galon air minum yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat. Peraturan ini Memberi waktu tenggang empat tahun Untuk produsen galon air minum Untuk menyesuaikan diri.