Buruh dan Ojol Tolak Asuransi Wajib Untuk Kendaraan Ke 2025

JAKARTA – Buruh dan pengemudi ojek online (ojol) menolak keras wacana pengenaan asuransi wajib Di seluruh jenis kendaraan bermotor Ke 2025. Sebab, kewajiban itu dinilai Akansegera memberatkan mereka sebagai pekerja yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama.

Wakil Pemimpin Negara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono mengatakan, asuransi wajib kendaraan bermotor Akansegera membebani para buruh. Kewajiban itu Akansegera memaksa pekerja Menerbitkan dana tambahan Untuk mengasuransikan kendaraannya.

“KSPI menolak Yang Berhubungan Bersama Wacana asuransi wajib Di sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua ini, Lantaran bagaimanapun mayoritas User Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah buruh yang menggunakannya Untuk keseharian,” ujar Kahar Di diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (20/7/2024).

Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mewajibkan seluruh Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Kendaraan Pribadi Memiliki asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Hal itu diatur Di Undang-Undang Pembaruan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK). Kahar mengatakan, peraturan itu mencerminkan bahwa Negeri tidak berpihak kepada kaum buruh. “Kan Undang-Undang P2SK ini Dibagian Di Omnibus Law,” imbuhnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono juga menyampaikan bahwa para pengemudi ojek online juga kompak menolak wacana pengenaan asuransi Di kendaraan yang rencananya Akansegera diterapkan 2025 mendatang.

Igun mengatakan, kendaraan bermotor menjadi alat utama Untuk para pengemudi Untuk mencari nafkah. Adanya kewajiban ini dikhawatirkan Akansegera membebani para driver dan Mengurangi pendapatannya. “Kami sebagai User sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagai alat utama kami Untuk mencari nafkah itu terdampak sekali kalau ini menjadi kewajiban, Sambil Itu pendapatan rekan-rekan ini kan Lebih turun, ini yang Akansegera Lebih memberatkan,” tegas Igun.