Jokowi Larang Kementerian Lembaga Bikin Inisiatif Mutakhir Mulai Tahun Ini: Stop!

JAKARTA – Pemimpin Negara Joko Widodo ( Jokowi ) meminta semua kementerian dan lembaga tidak lagi membuat Inisiatif atau platform Mutakhir mulai tahun ini. Pada ini banyak sekali Inisiatif yang telah dibuat dan menghabiskan Dana hingga triliun Idr.

Hal ini ditekankan Jokowi Untuk Peristiwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran _Government Technology_ (GovTech) Indonesia Ke Istana Bangsa, Senin (27/5/2024).

“Dari sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini, sudah saya sampaikan Ke Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat Inisiatif Mutakhir, mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform Mutakhir. Stop. Lantaran tadi 27.000 Inisiatif yang ada,” kata Jokowi Untuk sambutannya.

“Tahun ini saja kemarin kita cek waktu membikin Dana ada Rp 6,2 triliun yang Berencana dipakai Sebagai membikin Inisiatif Mutakhir. Ke satu kementerian ada lebih Di 500 Inisiatif, bayangkan,” tambahnya.

Menurut Jokowi, banyaknya Inisiatif yang dibuat Dari kementerian lembaga dikarenakan setiap adanya pergantian Pembantu Presiden Tim Menteri ataupun dirjen selalu muncul Inisiatif Mutakhir.

“Lantaran setiap, Bisa Jadi dulu setiap ganti Pembantu Presiden Tim Menteri ganti Inisiatif ganti dirjen ganti Inisiatif. Sama Ke Lokasi ganti gubernur ganti Inisiatif, ganti kepala dinas ganti Inisiatif. Orientasinya selalu proyek. itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” katanya.

Jokowi menekankan kehadiran birokrasi seharusnya Sebagai melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan Sebagai Kelompok. “Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat,” kata Jokowi.

Seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan Kelompok, manfaat yang diterima Kelompok, hingga kemudahan urusan Kelompok.

“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau Ke kementerian, Ke lembaga, Ke pemerintahan Lokasi provinsi kabupaten/kota ini ada kurang lebih 27.000 Inisiatif. 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak Berencana Bisa Jadi tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan Malahan banyak yang justru tumpang tindih,” kata Jokowi.

Maka Di itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure Sebagai Konversi Digital pelayanan publik Ke Indonesia dan juga Memperbaiki daya saing.

“Kita juga harus memperkuat govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina Digital. Yang Ke situ ada layanan Pembelajaran, layanan Kesejaganan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi nggak papa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, Lalu diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” tandasnya.