Kalau Minta Diundur, Kita Ikut

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Federasi BP Tapera , Basuki Hadimuljono akhirnya buka suara soal kepesertaan Tapera yang mencakup para pegawai swasta. Basuki menjelaskan, penerapan kepesertaan Tapera Akansegera menunggu kesiapan Komunitas, Tetapi paling lambat Akansegera diterapkan Ke tahun 2027 mendatang.

Langkah Tapera ini memang disusun Untuk tujuan memperluas Langkah pemerintah Untuk penyediaan perumahan Untuk Komunitas. Basuki juga menyoroti terjadinya penolakan baik Di kalangan pekerja maupun Di unsur pengusaha alias pemberi kerja, Lantaran Disorot membebani pekerja dan pengusaha.

“Kalau misalnya Lembaga Legis Latif sampai ketua Lembaga Tertinggi Negara itu (minta) diundur, menurut saya, saya sudah kontak Bersama bu Pejabat Tingginegara Keuangan, kita Akansegera ikut,” ujar Basuki Ke Gedung Lembaga Legis Latif, Kamis (6/6/2024).

Ke kesempatan tersebut, Pejabat Tingginegara Basuki mengaku Di ini sudah ada Langkah Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menggunakan dana APBN (Biaya Pendapatan Belanja Bangsa). Di 10 tahun terakhir sudah dialokasikan sebanyak Rp105 triliun, sedangkan Langkah Tapera diperkirakan hanya mampu menghimpun dana Rp50 triliun Di 10 tahun.

“Menurut saya pribadi, kalo memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa gesa?” sambung Basuki.

Sekedar informasi tambahan, baik pengusaha dan pekerja belakangan ramai menolak Langkah, Lantaran Disorot membebankan pekerja yang Akansegera memotong 2,5% Di gajinya. Sedangkan pengusaha juga dibebankan potongan 0,5% Untuk setiap pegawai yang ikut Di Langkah tersebut.

“Perundang-Undangan-nya menyampaikan wajib, tapi yang punya Rumah dia boleh ambil tabungannya itu, sosialisasi itu yang Bisa Jadi kami juga lemah dan belum begitu kuat,” pungkas Pejabat Tingginegara Basuki.