Kalau Uang Kita Ditabung Akansegera Kemakan Ketidakstabilan Ekonomi

JAKARTA – Polemik penerapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) masih menjadi perbincangan hangat baik Bagi kalangan pekerja dan dunia usaha. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, Tapera sebenarnya Memperoleh niat baik, Akan Tetapi juga membebani Kelompok.

Untuk sesi wawancara yang dilangsungkan Ke Kamis (6/6/2024), Timboel Membeberkan bahwa Tapera merupakan Langkah jempolan Lantaran upayanya Bagi Memperkenalkan Rumah Bagi Kelompok. Akan Tetapi menurutnya Langkah tersebut juga bisa membebani Di dijalankan Lantaran skemanya sendiri belum jelas.

“Kami mendukung Tapera ini Lantaran upaya Bagi Memperkenalkan Rumah, cuma kembali persoalannya ketika semangat yang baik membebani pekerja. Lalu kalaupun kita tabung, tabungan imbal hasilnya apakah seperti BPJS Ketenagakerjaan minimal sama Bersama rata-rata deposito bank pemerintah, gak bisa dijamin. Kalau uang yang kita tabung terus dapat bunga Ke bawah tabungan rata-rata artinya kita Akansegera kemakan Ketidakstabilan Ekonomi lagi, nilai uang kita Akansegera turun,” kata Timboel.

Bersama Detail ia menyebut, Langkah Tapera tidak Akansegera efektif Lantaran sanksinya sulit diterapkan dan programnya sendiri tumpang tindih Bersama Langkah manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.

Dia menilai, Pembatasan Tapera berupa pencabutan izin usaha Bagi perusahaan yang tidak menjalankan iuaran berbanding terbalik Bersama semangat yang Pada ini terus digalakkan, yakni semangat Bagi membuka lapangan kerja Bagi Kelompok.

“Lantaran pemerintah pusat dan pemerintah Lokasi masih sangat bersemangat Bagi membuka lapangan kerja Bagi Kelompok kita. Artinya pengusaha yang sudah membuka lapangan kerja Akansegera dicabut izinnya, ya Akansegera terjadi pengangguran. Ini kan persoalan yang kontradiktif dan semangatnya tidak Bagi Keadaan rakyat,” tambahnya.

Bersama Detail, Timboel menyarankan agar Tapera tidak perlu diwajibkan, hanya bersifat sukarela. Pasalnya Langkah tersebut tumpang tindih Bersama Langkah MLT Perumahan yang bisa diakses Bersama para pekerja secara mandiri sesuai Bersama kebutuhannya.

“Tapera itu harus direvisi pasal 7-nya, tidak usah diwajibkan, sukarela saja, Lantaran pihak pekerja swasta sudah punya saluran Ke MLT Perumahan, yang per akhir tahun 2023 sudah ada 4.4313 pekerja yang Memperoleh akses perumahan Bersama MLT Perumahan Bersama nilai Rp1,19 triliun yang bisa dibilang rata-rata Di Rp200 jutaan. Kalau ini dijalankan tidak dapat manfaat, hasilnya tidak jelas, artinya pekerja dan pengusaha Akansegera rugi,” tutup Timboel.