Kami Serahkan kepada Pemerintahan Mutakhir

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menilai Keputusan naiknya Ppn Pertambahan Nilai ( PPN ) Di 2025 menjadi 12% menjadi kewenangan pemerintahan yang Mutakhir. SebelumnyaSri Mulyani Mutakhir saja menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Keputusan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Hingga Didepan Diskusi Paripurna Lembaga Legis Latif RI .

“Mengenai PPN, itu nanti kami serahkan kepada pemerintahan yang Mutakhir. Sebagai hal yang lain yang tidak Yang Berhubungan Bersama Bersama KEMPPKF, saya tidak komentar,” ujar Menkeu Sri Mulyani Di konferensi pers Hingga Lembaga Legis Latif RI, Senin (20/5/2024).

Sri Mulyani menegaskan, telah berkomunikasi Bersama orang-orang yang ditunjuk Prabowo Sebagai Merundingkan Langkah, meski tak menyebutkan namanya.

“Kita terus berkomunikasi Bersama Skuat maupun orang-orang yang ditunjuk Bersama Bapak Prabowo Agar apa yang kita tuangkan Berencana bisa sedapat Bisa Jadi memasukkan seluruh aspirasi Agar pemerintah Mutakhir programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus Memutuskan waktu,” jelas Menkeu.

Sebelumnya Itu, Sri Mulyani hari ini pun telah membacakan rancangan awal Bersama Dana Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaga Legis Latif). APBN ini Berencana menjadi acuan Untuk Ri Terpilih Prabowo Subianto.

Usulanasumsi makro ekonomi2025

– Kemajuan ekonomi 5,1-5,5%
– Yield SBN 10 tahun 6,9-7,3%
– Nilai Mata Uang Rp15.300-16.000 per USD
– Ketidakstabilan Ekonomi 1,5-3,5%
– ICP USD 75-85 per barel
– Lifting Energi 580.000-601.000 bph
– Lifting Gas 1,003-1,047 juta bsmph

Sasaran pembangunan Hingga 2025

– Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5-5%
– Kesenjangan Ekonomi 7-8%
– Rasio Gini 0,379-0,382
– Indeks Modal Manusia 0,56
– Nilai Mata Uang Petani 113-115
– Nilai Mata Uang Nelayan 104-105