Kisruh Munaslub Kadin, Arsjad Rasjid Surati Jokowi

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2021 – 2026 Arsjad Rasjid menyampaikan bahwa dirinya telah menyurati Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut meminta agar pemerintah bersikap Yang Terkait Bersama kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Surat ini juga sebagai tindaklanjut Bersama pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

“Kami sudah menyurati Pemimpin Negara Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” kata Arsjad Untuk keterangannya, Minggu (15/9/2024).

Dia menambahkan, Untuk keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana Aturantertulis No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Sebab itu, pihaknya memohon Dukungan pemerintah Sebagai Memberi atensi Pada kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon Dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai Bersama Aturantertulis No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 Sebagai memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Diketahui, Untuk konferensi pers yang digelar Minggu (15/9), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Yukki Hanafi mengatakan, Munaslub tidak sesuai Bersama Syarat AD ART Kadin Indonesia dan sangat sarat Bersama rekayasa.

“Sudah terang benderang Di Munaslub kemarin, ketua umumnya ada Di tempat lain, tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Contohnya Bersama Papua, Kalbar. Ketua umumnya padahal ibu, ternyata yang hadir Di sana laki-laki, bapa-bapa. Ini sangat jelas direkayasa,” katanya.

Ketua Umum Kadin Maluku Utara M.A.S Latuconsina mengatakan, pihaknya menamakan Munaslub tersebut sebagai gerakan kudeta, Sebab Munaslub tersebut tidak memenuhi unsur sesuai tahapan dan aturan Untuk AD ART Kadin Indonesia.

“Teman-teman yang hadir Di sana tidak memenuhi kuorum, tidak sesuai Bersama AD ART yang tertuang Untuk Keppres No 18 tahun 2022,” ungkap dia.

Di Di Yang Sama, Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara menegaskan, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan harus bergandengan tangan Bersama pemerintah Sebagai mencapai Kemajuan ekonomi 2045. Tetapi, Untuk hal kepemimpinan Di Kadin dan Munaslub, kedua hal tersebut harus sesuai Bersama Syarat dan undang-undang.

“21 Kadin Provinsi telah Membahas sikap dan Mengungkapkan bahwa Munaslub kemarin adalah perbuatan melanggar hukum, mencabik-cabik organisasi, dan perbuatan makar Pada pengurus yang sah. Kami hadir Sebab sayang Pada Kadin dan bersama-sama ingin berjalan bersama pemerintah Sebagai ekonomi Indonesia,” jelas dia.