Pemimpin Negara terpilih, Prabowo Subianto diminta mencermati pembentukan Badan Penerimaan Negeri (BPN) dan harus terpisah Di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Foto/Dok
Prabowo juga diminta menunjuk sosok yang tepat Untuk memimpin Untuk memaksimalkan pendapatan Negeri. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, BPN memang ideal kalau kuat dan berada Di bawah Pemimpin Negara langsung. Sebab dia memandang, salah satu penerimaan Negeri yang bisa dimaksimalkan Lewat lembaga Mutakhir itu adalah Ppn.
“Kemenkeu (Kementerian Keuangan) terlalu powerfull Pada ini. Menangani penerimaan, treasury, Di bawahnya juga ada perusahaan-perusahaan, Dari Sebab Itu terlalu overload. Ppn yang penting Untuk kehidupan Negeri, Di ini dipegang dirjen Ppn, eselon 1. Kurang powerfull,” kata Samirin Untuk diskusi publik bertajuk ‘Dilema Tim Pejabat Tingginegara Prabowo Untuk Bingkai Gabungan Parpol Besar’, Kamis (11/72024).
Dia memandang, jika BPN benar-benar terbentuk, maka harus dilakukan perubahan nomenklatur. Dimana, Direktorat Jenderal Ppn dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikeluarkan Di Kemenkeu, dan dimasukkan Hingga lembaga yang Akansegera dibentuk tersebut.
“Tetapi memang BPN ini harus hati-hati. Kenapa? Sebab begitu pentingnya Ppn. Kita harus pastikan ketika ini dibentuk tidak ada problem. Sebab begitu ada problem, apakah itu Topik koordinasi, Topik administrasi, maka fiskal kita yang sudah tersengal-sengal ini Akansegera Lebihterus parah,” ujarnya.
Sebab itu, Wijayanto Mendorong pemerintah Mutakhir yang Akansegera resmi menjabat pasca pelantikan Di Oktober 2024 mendatang, diharapkan bisa ekstra hati-hati membentuk BPN, dan Prabowo sebagai Pemimpin Negara kedelapan RI periode 2024-2029 bisa memilih orang yang tepat.
“Kalau orangnya (pimpinan BPN) saya tidak tahu. Ini Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi harus orang yang tegas, orang yang keras,” demikian Wijayanto.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia Ekonomi & Usaha News: Prabowo Diminta Pertimbangkan Pemisahan Ditjen Ppn, Bea Cukai Di Kemenkeu
