Proteksi Industri Hilir, Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Barang Dagangan Karena Itu Plastik Perlu Diperketat

JAKARTA – Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri produk Barang Dagangan Karena Itu plastik Bersama Bangsa lain Sebagai memproteksi industri hilir plastik Di negeri, Supaya sektor ini bisa Menyediakan kontribusi yang lebih besar Bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan masifnya Barang Dagangan Karena Itu plastik tersebut secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik, hal itu dikarenakan produk Pembelian Barang Bersama Luar Negeri lebih diminati Lantaran Memiliki harga yang lebih murah.

“Lantaran produk-produk yang Pembelian Barang Bersama Luar Negeri itu Barang Dagangan-Barang Dagangan Karena Itu yang masuk Hingga Indonesia jauh lebih murah dibandingkan Bersama produk Di negeri,” kata dia, Di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu Bangsa pemasok Barang Dagangan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri yang lebih murah Hingga Indonesia yaitu China. Disampaikannya, alasan Barang Dagangan yang dijual Bersama Bangsa tersebut lebih murah dikarenakan upah pekerja (labour cost) Di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

“Kenapa kita lebih mahal? Lantaran Pembelian Barang Bersama Luar Negeri bahan bakunya, Sesudah Itu biaya listrik, upah buruh, Sesudah Itu biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, Retribusi Negara,” ujarnya.

Karenanya dirinya Mendorong supaya pemerintah menerapkan pengetatan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri khususnya Sebagai Barang Dagangan Karena Itu plastik Di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih apabila produk tersebut sudah diproduksi Bersama industri domestik. Hal itu bertujuan supaya produk yang dihasilkan Di Di negeri bisa lebih terserap Bersama pasar.

“Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan Bersama pemerintah Di rangka proteksi industri Di negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya,” ujarnya.

Bersama Detail, ia mengatakan selain menerapkan pengetatan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Di setiap regulasi yang diterapkan, pemerintah Di Kontek Sini Bea Cukai mesti menindak Bersama tegas dan menolak Barang Dagangan plastik Pembelian Barang Bersama Luar Negeri yang tidak sesuai Bersama Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Misalnya spesifikasi yang masuk Bersama Barang Dagangan-Barang Dagangan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Karena Itu plastik itu tidak sesuai Bersama spesifikasi SNI yang ada Di Indonesia, nah itu tentunya peran Bersama Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja,” katanya.