Proyek IKN Sudah Menelan Uang Bangsa Rp83,42 Triliun, Buat Apa Saja?

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggelontorkan setidaknya Rp83,42 triliun menggunakan APBN (Biaya Pendapatan Belanja Bangsa) Sebagai pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Kepala Satgas Perancangan Pembangunan Infrastruktur IKN , Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak Di tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch. Sebagai infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT Ke-79 RI, masuk Ke Untuk batch 1.

Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket Di progres fisik 88,20%. Sambil Itu batch 2, terdapat 31 paket Di progres fisik 46,71%. Sedangkan Sebagai batch 3, terdapat 35 paket Di progres fisik 8,61%.

“Pada ini progress fisik keseluruhan Di total 106 paket yang terkontrak Ke 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), Di pagu Biaya sebesar Rp83,42 triliun,” kata Imam Ernawi Untuk diskusi virtual, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, terdapat 9 Area Perancangan (WP) Kawasan Pembaruan IKN Di luas 256.142 ha yang diarahkan Sebagai dapat mengakomodasi penduduk sampai Di 2 juta orang.

Area tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesejajaran, Perjalanan Ke Luarnegeri dan Hiburan, Layanan Pembelajaran, Pembaharuan dan Eksperimen, Pusat Industri Pertanian dan Ekspedisi, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pembaruan Industri Keahlian Tinggi.

Kesembilan WP tersebut dibangun Untuk 5 tahap. Adapun Pada ini masuk Untuk tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal.

Berdasarkan Peraturan Kepala Negara No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Ide Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi Ke 2024. “Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan Sebagai penduduk pionir,” terang Imam Ernawi.

Ke Samping itu, Ke tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan Ke KIPP. Pemerintah juga Berencana melakukan pemindahan ASN (Aparatur Sipil Bangsa) tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan Ke September 2024. Terakhir, pemerintah juga terus Merangsang inisiasi Yang Terkait Di Penanaman Modal Untuk Negeri non APBN Dari sektor-sektor ekonomi prioritas.

“Penahapan pembangunan IKN disusun Sebagai memastikan kelancaran dan Sukses pencapaian tujuan yang Diterapkan secara berkesinambungan dan terpadu,” kata Imam.

“Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang Berencana menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang Berencana dikembangkan,” pungkasnya.