RPP Kesejaganan Berpotensi Bagi Mematikan Ekosistem Pertembakauan

JAKARTA – RPP Kesejaganan dikabarkan Akansegera segera disahkan Di waktu Di. Direktur Perhimpunan Pembaruan Pesantren dan Komunitas (P3M), KH Sarmidi Husna beranggapan sepanjang pembahasan RPP pelaksanaan Perundang-Undangan No 17 Tahun 2023 tentang Kesejaganan pasal Pengamanan Zat Adiktif tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang.

“P3M meminta agar dikeluarkan pasal-pasal Yang Berhubungan Bersama Pengamanan Zat Adiktif Bersama draft RPP Kesejaganan yang ada, Lantaran selain bertentangan Bersama Perundang-Undangan Kesejaganan, Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Perundang-Undangan Perkebunan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, juga Berpotensi Bagi mematikan kelangsungan ekosistem dan tata niaga pertembakauan,” kata KH Sarmidi Husna, dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Dia berpendapat, pasal-pasal Yang Berhubungan Bersama produk industri hasil tembakau seharusnya diatur Di pengaturan tersendiri sebagaimana mandat Perundang-Undangan Kesejaganan. P3M mendesak kepada pemerintah Bagi dipisahkan Bersama pembahasan RPP Kesejaganan Bersama pertimbangan mempunyai ekosistem yang berbeda signifikan Bersama sektor Kesejaganan.

Perundang-Undangan Kesejaganan Pasal 152 Ayat (1) Perundang-Undangan 17/2023 memandatkan, Syarat pengaturan pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur Melewati Peraturan Pemerintah. Begitu pula Ke Ayat (2), Syarat Bersama Detail rokok elektronik diatur Melewati Peraturan Pemerintah.

“Kata ‘diatur Bersama’ Peraturan Pemerintah Ke Pasal 152, sangat tegas amanatnya, Agar seyogyanya, rokok konvensional diatur tersendiri, rokok elektronik diatur tersendiri. Keduanya, juga sebaiknya terpisah Bersama RPP yang Memiliki ekosistem berbeda,” terangnya.

Ia juga mengingatkan perumusan RPP Kesejaganan produk Tembakau harus mengacu Ke prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan Di hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau Kesejaganan, keserasian, dan keselarasan, sebagaimana amanat Di pasal 6 Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“P3M mendesak pemerintah bersama multi-stakeholder Bagi merumuskan pasal-pasal alternatif Yang Berhubungan Bersama RPP yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan dan berkedaulatan,” ujarnya.

Sarmidi mengingatkan, RPP tentang pelaksanaan Perundang-Undangan Kesejaganan 2023 Yang Berhubungan Bersama Pengaman Zat Adiktif merupakan Aturan pemerintah yang harus mengacu Ke prinsip atau kaidah kemaslahatan umat Ke Umumnya, yaitu tasharruful imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bil mashlahah. “Aturan Negeri atau pemerintah harus mengacu Ke kemaslahatan,” tegasnya.

Sepanjang pembahasan RPP Kesejaganan, Kementerian Kesejaganan (Kemenkes) disinyalir menutup komunikasi Bersama multi-stakeholders ekosistem pertembakauan. Demikian halnya Bersama P3M yang Menyediakan masukan Tetapi nampaknya tidak diakomodir Dari Kemenkes.

“Kami menduga Bisa Jadi ada tekanan Internasional yang membuat pemerintah terutama Kemenkes tidak melibatkan ekosistem pertembakauan,” ujarnya.