KPK Geledah Sejumlah Lokasi Yang Berhubungan Di Perkara Pidana Hukum Penyuapan Bantuan Sosial Kepala Negara

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) menggeledah sejumlah lokasi Yang Berhubungan Di Perkara Pidana Hukum Penyuapan pengadaan Dukungan sosial (Bantuan Sosial) Kepala Negara Sebagai penanganan Penyebara Nmassal Covid-19 Ke Jabodetabek, Selasa (23/7/2024). Penggeledahan tersebut masih berlangsung.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto Berkata belum bisa Menyediakan update perihal penyitaan Di giat tersebut.

“Belum ada (update penyitaan), (penggeledahan) masih berlangsung,” ujar Tessa Di dihubungi, Rabu (24/7/2024).

Diketahui, Bantuan Sosial yang diduga dikorupsi ditujukan Sebagai kawasan Jabodetabek. Yang Berhubungan Di lokasi penggeledahan, Tessa enggan menyebutkan secara detail Di lokasi yang disasar.

“Sebagai tempat-tempat, titik pastinya, kami belum bisa sampaikan Sebab kegiatan masih berlangsung,” kata dia.

“Tapi nanti kalau seandainya nanti ada hasil Di penyidik kita Akansegera update lagi apa sih yang dilakukan atau Produk-Produk apa yang disita,” sambungnya.

Sebelumnya Itu, KPK Mengantisipasi kerugian Negeri akibat Perkara Pidana Hukum dugaan Penyuapan Dukungan sosial (Bantuan Sosial) Ppresiden Sebagai penanganan Covid-19 mencapai Rp250 miliar.

Jumlah kerugian ratusan miliar itu Untuk tiga tahap pembagian yang ditujukan Sebagai warga Jabodetabek.

“Potensi kerugian Negeri banpres sebesar kurang lebih Rp250 miliar Sebagai tahap 3, 5, dan tahap 6,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan yang dikutip Senin (1/7/2024).

Adapun modus dugaan Penyuapan ini berupa Mengurangi Standar Di sejumlah bahan pokok yang dibagikan. Isi Di Dukungan tersebut berupa beras, Energi goreng, biskuit, dan beberapa bahan pokok lainnya.