Soal Starlink, Evita Peringatkan Pemerintah Agar Adil dan Ungkap Potensi Bahaya Mutakhir

JAKARTA – Anggota Komisi VI Wakil Rakyat Evita Nursanty meminta pemerintah yang terlanjur Menyediakan “karpet merah” kepada Starlink , Sebagai bersikap adil dan konsisten. Jika tidak, Evita khawatir dua hingga tiga tahun lagi perusahaan Telecom dan Duniamaya Ke Indonesia Berpeluang bangkrut, dan Negeri kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur komunikasi.

“Saya harap pemerintah mendengar juga suara operator kita Ke Untuk negeri yang Pada ini telah berpartisipasi Untuk pembangunan Telecom dan Duniamaya Ke Indonesia. Berikan mereka equal playing field Bersama keadilan Untuk pemberlakuan pemenuhan kewajiban masing-masing,” kata Evita, politikus PDI Perjuangan ini, Kamis (23/5/2024).

Evita mengaku heran, Elon Musk disambut bak raja, diberi karpet merah, Bersama gampang diberikan market, padahal Indonesia punya Langkah satelit sendiri dan transformasi digital. Hebatnya lagi, sampai detik ini, Di dibujuk-bujuk Sebagai Penanaman Modal Untuk Negeri Mobil Listrik Tesla Ke Indonesia, Elon Mask malah pilih Negeri lain.

Menurut Evita, sebagai sesama Manajer Ke industri Duniamaya, Starlink harusnya memenuhi berbagai kewajiban yang sama seperti perusahaan lainnya, mulai Untuk kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan Ke Indonesia, Tingkat Komponen Untuk Negeri (TKDN), aspek potensi interferensi, penerapan Aturan perpajakan dan pembayaran Penerimaan Negeri Bukan Retribusi Negara (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek perlindungan dan Keselamatan data, serta aspek kedaulatan bangsa.

Evita mengingatkan, regulasi yang tidak cukup ketat Yang Terkait Bersama layanan Duniamaya satelit seperti Starlink dapat menyulitkan operator Telecom lokal Sebagai bersaing Bersama perusahaan Asing yang Memiliki kemampuan besar. Terjadi juga persaingan yang tidak seimbang. Jika biaya langganan Starlink turun drastis seperti yang direncanakan Bersama perusahaan, operator Telecom lokal Ke Indonesia Mungkin Saja kesulitan bersaing Untuk hal harga layanan Duniamaya. Hal ini dapat mengarah Di penurunan jumlah pelanggan yang beralih Ke Starlink.

“Ancaman-ancaman ini dapat berdampak negatif Di operator lokal Ke Indonesia, baik Untuk segi pendapatan, penetrasi pasar, maupun posisi bersaing Untuk industri Telecom domestik. Maka Itu, perlu ada regulasi yang jelas, kerja sama Bersama pemangku kepentingan, dan strategi Usaha yang adaptif. Ini kalau tidak segera diatur, Untuk dua atau tiga tahun Ke Di, semua perusahaan Telecom dan Duniamaya Ke Indonesia bisa bangkrut,” kata Evita.

Evita menyebut, ketergantungan Di layanan Duniamaya satelit seperti Starlink yang dioperasikan Bersama perusahaan Asing dapat mengakibatkan Negeri kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur komunikasi, membatasi kemampuan Sebagai Membahas tindakan darurat atau koordinasi Untuk situasi konflik.

“Semua alat sadap milik KPK, BIN, Polri, Kejaksaan Akansegera tidak berguna Lantaran tidak ada akses Ke Starlink. Lalu, kemungkinan campur tangan Asing Untuk operasional komunikasi, dan gangguan Di fungsi penting pemerintah dan militer Untuk koordinasi dan respons darurat,” ucapnya.

Tak hanya itu, ancaman akses yang tidak diinginkan Bersama Negeri Asing atau entitas jahat Di infrastruktur satelit dapat mengakibatkan serangan siber seperti mata-mata atau penyalahgunaan data, yang dapat merugikan Keselamatan nasional.

“Penggunaan layanan Starlink yang tidak mengikutsertakan NOC (Network Operation Center) dan NAP (Network Access Provider) lokal dapat menghambat kemampuan pemerintah Untuk mengawasi dan Menantikan potensi ancaman Keselamatan siber,” ucapnya.

“Pemerintah kita sudah terlanjur kasih karpet merah Ke Elon Musk Sebelumnya regulasi yang kuat disiapkan. Ini membahayakan kedaulatan digital dan Keselamatan Negeri. Saya minta agar regulasi tentang layanan ini diatur, harus adil, dan konsisten,” kata Evita