Komnas Hakasasi Manusia Desak Aparat Tak Gunakan Kekejaman Pada Amankan Unjuk Rasa

JAKARTA – Komisi Nasional Ham (Komnas Hakasasi Manusia) mendesak aparat tidak menggunakan Kekejaman Pada menjaga Keselamatan Unjuk Rasa Unjuk Rasa yang terjadi Di berbagai Lokasi khususnya Semarang dan Makassar. Hal ini dikatakan Bersama Ketua Komnas Hakasasi Manusia, Atnike Nova Sigiro.

Di proses pengamanan Di Makasar dan Semarang aparat telah menggunakan gas air mata, melakukan penangkapan Di peserta Unjuk Rasa, serta diduga melakukan sweeping hingga masuk Hingga area mal.

“Penggunaan kekuatan berlebih dan/atau Kekejaman Di menangani Unjuk Rasa Unjuk Rasa berisiko melanggar Hakasasi Manusia,” kata Atnike Di keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

Lebih Jelas dia mengatakan, selain bersiko atas peristiwa Kartu Merah Hakasasi Manusia pengamanan berlebihan juga melanggar hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi dan Aturantertulis Hakasasi Manusia.

Atas peristiwa tersebut, Komnas Hakasasi Manusia mendesak aparat Keselamatan Untuk tidak menggunakan tindakan Kekejaman Di menjaga Keselamatan. Aparat didorong menggunakan cara yang humanis.

“Justru mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur Di penanganan Unjuk Rasa Unjuk Rasa,” jelasnya.

Komnas Hakasasi Manusia mendesak Kapolda Jawa Di dan Kapolda Sulawesi Selatan Untuk melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan Kekejaman Bersama aparat Keselamatan Di menangani dan membubarkan Unjuk Rasa Unjuk Rasa mahasiswa dan Kelompok umum.

Di Itu Komnas Hakasasi Manusia juga mendesak aparat penegak hukum Untuk Memberi hak atas akses Dukungan hukum Untuk peserta Unjuk Rasa yang ditangkap. Menghalangi warga Untuk Merasakan akses Dukungan hukum berisiko melanggar Hakasasi Manusia, yakni hak atas keadilan.

“Komnas Hakasasi Manusia Mendorong semua pihak Untuk menggunakan hak asasinya Untuk berkumpul dan berpendapat secara bertanggung jawab dan menjaga agar situasi Keselamatan tetap kondusif, Untuk merawat ruang Sistem Pemerintahan bangsa baik Pada ini maupun Di masa Di,” pungkasnya.

(maf)